Artikel

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA CIREBON DALAM MELESTARIKAN NILAI TRADISIONAL CIREBON

    Dibaca 1716 kali budaya cirebon

Pelestarian nilai tradisional dan politik pembangunan telah lama menjadi topik perbincangan. Perbincangan ini menjadi penting karena kita berkepentingan untuk memantapkan idententitas (jati diri) bangsa. Namun pada waktu yang bersamaan kita berkepentingan pula untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas kehidupan dan martabat manusia yang hanya bisa dicapai dengan pembangunan, yang pada hakekatnya merupakan proses perubahan sosio-ekonomis (Nat J Collenta dan Umar Kayam, 1987).

Pada masa awal reformasi, isu pelestarian nilai tradisional, atau yang biasa diungkapkan dengan istilah kebudyaan nasional dan kebudayaan daerah, mencuat kembali. Beberapa kalangan menilai konsep pembangunan pada masa Orde Baru dalam implementasinya cenderung mengarah pada proses westernisasi.


Kebudayaan dan gaya hidup tradisional dianggap sebagai penghalang besar bagi pembangunan sosio-ekonomi, oleh karenanya mesti diubah dan bahkan disingkirkan (Dove, 1985). Proses pembangunan dengan model ini dinilai merupakan penyebab utama proses disorientasi nilai dan desintegrasi bangsa pada saat ini (Nani Tuloli, 2003). Pada era globalisasi seperti sekarang ini kondisi seperti itu dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa karena hanya bangsa yang memiliki identitas yang kuat dan jelas yang mampu mengglobal. Oleh karena itu, pada orde reformasi politik kebudayaan dirubah, yang dijewantahkan dnegan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada beberapa ketentuan tentang kebudayaan.

Setelah dilakukan amandemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 32 UUD 1945 berbunyi :

a) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

b)Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ketentuan tersebut memberikan arahan tentang strategi kebudayaan baru tentang kewajiban negara untuk :

  1. Memajukan kebudayaan nasional di tengah kebudayaan yang bersifat global dan dalam suasana globalisasi. Negara wajib mempertahankan dan melindungi kebudayaan nasional dari bangsa Indonesia agar tidak menajdi tersingkir dalam pertarungan peradaban.
  2. Memberikan ”kewenangan” kepada masyarakat bangsa maupun daerah untuk mengembangkan memelihara kebudayaannya masing-masing.
  3. Menghormati dan memelihara bahasa daerah, yang sekarang dipertahankan berbagai kelompok etnik sebagai salah satu identitas mereka dalam kerangka nasional diakui kekayaan budaya.

Prinsip-prinsip ini menuntut penjabaran lebih operasional dalam strategi pengembangan kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah dalam suasana global. Kejelasan strategi pengembangan kebudayaan nasional dan daerah ini sangat penting dan dibutuhkan sebagai panduan, karena penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pemerintah daerah telah memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk di sektor kebudayaan dan pariwisata. Dengan dasar ini, sebetulnya Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola warisan budaya guna menjaga kesinambungan masa lampau dengan masa kini dan masa depan, memajukan peradaban, mengembangkan jati diri dan wibawa daerah serta menjadikannya sebagai sumber pendapatan masyarakat melalui kegiatan pariwisata.

Sudah lebih dari sepuluh tahun masa reformasi dilalui, namun kehidupan kebudayaan belum menampakkan perubahan yang signifikan. Bahkan sementara kalangan mensinyalir proses disorientasi nilai dan disintegrasi bangsa kian meluas dan mendalam. Namun demikian, pada sisi lain, pemanfaatan atau komodifikasi unsur-unsur kebudayaan sebagai sumber pendapatan masyarakat nampak semakin berkembang, misalnya mengembangkan wisata budaya (cultural heritage tourism)  dan industri kreatif. Persoalan-persoalan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana proses pembangunan kebudayaan dilaksanakan, khususnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah? Makalah ini tidak berprentasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam makalah ini hanya akan diuraikan upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan cirebon, khususnya aspek-aspek nilai tradisional.

Topik makalah ini mengandung sekurang-kurangnya dua masalah pokok. Pertama menyangkut masalah pelestarian, yang implementasinya adalah segala upaya yang dimaksudkan agar sistem nilai yang dianut secara turun temurun atau nilai tradisional itu tetap hidup dan sesuai dengan kondisi masa kini dan masa depan.Kedua, nilai tradisional, yaitu bidang garapan yang berhubungan dengan budaya masyarakat yang mengandung unsur-unsur pandangan tertentu, yang hidup secara turun temurun dan berakar serta penopang integrasi masyarakat. Nilai tradisional ini mencakup aspek yang sangat luas, yang meliputi nilai budaya, sistem budaya, lingkungan budaya, pola lingkungan budaya, perubahan lingkungan budaya dan hubungan antar budaya.

Kota Cirebon : Sejarah Budaya, Kebijakan pelestarian Nilai Tradisional dan Persoalan-persoalannya

Dalam babad Cirebon disebutkan, bahwa Cirebon merupakan kota yang telah terbentuk sejak abad ke-15. Dari sebuah desa nelayan yang tak begitu bermakna, yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Pajajaran, Cirebon berkembang secara bertahap. Pada abad ke-16 kota ini telah tumbuh menjadi ibukota kerajaan merdeka yang dilengkapi dengan keraton, masjid, alun-alun, pasar, jaringan jalan darat dan air, pelabuhan, benteng yang melindungi areal sekitar 50 Ha, dan taman kerajaan dibangun pada dua abad berikutnya (Singgih Tri Sulistiyono, 1994; Adriani Adisijanti, 2000). Kesibukan penduduk pada masa itu tidak lagi melulu memproduksi dan memperjualbelikan hasil laut, tetapi juga komoditi pertanian. Selain itu, mereka juga memproduksi dan memperjulbelikan bahan olahan dan barang-barang kerajinan berbahan tanah, keramik dan logam, serta telah terintegrasi dalam perdagangan antar Negara.

Cirebon dikenal pula dengan istilah Carumban atau campuran. Penamaan ini berkaitan dengan kemajemukan penduduk Cirebon yang tidak hanya dihuni oleh orang Jawa dan Sunda, tetapi dalam perkembangannya ikut bermukim pula etniss Bugis, Madura, Melayu, Cina, Arab dan India. Kendati Kesultanan Cirebon didirikan untuk menunjang syiar Islam, namun pemerintah sangat toleran terhadap kemajemukan ini, sehingga orang-orang Tioanghoa dan etnis lainnya dapat beribadah dan membangun sarananya serta mempraktekan beberapaa kebiasaan hidup sebelumnya. Oleh karena itu, kultur masyarakat Cirebon cenderung campuran, dengan nafas Islam sebagai unsur yang dominan.

Cirebon merupakan salah satu Bandar perdagangan dan sekaligus menjadi pusat penyiaran dan peradaban Islam yang memiliki beberapa karakter antara lain (Hasan Muarif Ambary,1998) :

  1. 1. Tumbuhnya masyarakat muslim yang kosmopolit dan egalitarian atas dasar konsep ummah;
  2. Berkembangnya rancang bangun dan arsitektur Islam baik sacral maupun profan, misalnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan dan Kaprabonan, bangunan Siti Inggil, yang mengadaptasi anasir-anasir (rancang bangun dan ornament) lokal pra –Islam;
  3. Berkembangnya cabang-cabang kesenian Islam Cirebon yang dimodifikasi kedalam anasir seni local, seperti kaligrafi, seni lukis kaca, sastra suluk, karya ukir yang menyembunyikan presentasi wujud-wujud antromorfis.
  4. Berkembangnya bidang kesenian lain seperti tari, membatik, musik dan berbagai seni pertunjukkan tradisional bernafaskan Islam, ragam hias awan yang khas Cirebon dan lain-lain.
  5. Tumbuhnya penulisan naskah-naskah keagamaan dan pemikiran keagamaan, pelintangan (ilmu falak), wawacan, gaman dan pengobatan yang sisa-sisanya masih tersimpan di keratin-keraton Cirebon, masyarakat dan di tempat-tempat lain di Jawa Barat, seperti di Geusan Ulun Sumedang dan Cigugur Kuningan, di mana sampai sekarang belum seluruhnya terinventarisasi dan dipelajari secara seksama.
  6. Tumbuhnya tarekat Islam Syatariah yang kemudian melahirkan karya-karya sastra dalam bentuk serat suluk yang mengandung ajaran wujudiyah atau martabat yang tujuh. Tradisi serat suluk ini kemudian amat berpengaruh pada tradisi sastra tulis serupa di Surakarta;
  7. Berkembangnya pendidikan/tradisi pesantren di sekitar Cirebon, Indramayu, Karawang, Majalengkan dan Kuningan diawali dari jaringan ukhuwah danimamah di kalangan para wali yang mendasarkan diri pada satu penghormatan kepada senioritas.

Memasuki paruh ketiga abad ke-17, krisis mulai menjelang. Disharmoni antara Cirebon dengan Banten dan Mataram menimbulkan pembagian Cirebon menjadi Kesultanan Kanoman, Kasepuhan dan dua abad berikutnya lahir Keraton kacirebonan. Pada awal abad ke-17 pula, Cirebon mulai bersinggungan dengan kepentingan bangsa-bangsa Eropa, yang kemudian diikuti depolitasi dan dimiliterasasi kesultanan-kesultanan di Cirebon. Pada pihak lain, bangsa-bangsa Eropa ini  mulai menanamkan pengaruh, bahkan kemudian mengendalikan denyut kehidupan ekonomi politik. Sementara kesultanan-kesultanan di Cirebon lebih berperan pada urusan adat dan keagamaan. Dalam pengendalian bangsa Eropa, dengan giat Cirebon mengembangkan agroindustri, perdagangan internasional dan liberalisasi ekonomi. Pada awal abad ke-20 Cirebon telah berkembang menjadi kota pelabuhan terbesar ke-4 di pulau Jawa, setelah Jakarta, Surabaya dan Semarang.

Perjalanan sejarah yang panjang itu telah memungkinkan Cirebon, memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Dan perjalanan hidup kota tua ini dapat ditelussuri dari peninggalan sejarah dan purbakala yang masih ada, yang merupakan pengejawantahan ketika Hindu-Budha mempengaruhi kehidupan masyarakat, ketika Islam tumbuh dan berkembang, ketika  migrant Cina, arab dan India mementuk komunitas dan berinteraksi dengan warga kota lainnya, ketika orang-orang Eropa menanamkan pengaruh dan mengendalikan denyut kehidupan kota, dan ketika warga kota sebagai warga bangsa memperjuangkan dan menjalani alam kemerdekaan. Dengan perkataan ini, baik dalam bidang infrastruktur maupun suprastruktur. Selain kebudayaan materi, wujud warisan budaya yang masih dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah upacara adat, baik dilingkungan masyarakat maupun keraton, bahasa dan sastra, cerita rakyat, kuliner dan kesenian yang khas, baik seni pertunjukkan maupun seni rupa. Toleransi sosial pun berkembang dengan baik. Ketika berlangsung upacara cap Go Meh, misalnya warga non Tionghoa tidak hanya memadati rute iring-iringan Toa Pek Khong, tetapi banyak di antara warga muslim yang juga terlihat dalam permainan Liong dan Barongsay yang merupakan kesenian khas etnis Tionghoa.

Pemerintah Kota Cirebon, baik pada orde reformasi maupun masa sebelumnya, menyadari bahwa warisan budaya ini sangat bermakna secara sosio-kultural, yang perlu dipelihara dan dikembangkan demi jati diri dan wibawa kota serta sumber pendapatan masyarakat. Bahkan ketika Pimpinan Daerah (Walikota) dipilih secara langsung, para calon walikota memasukkan strategi pembangunan kebudayaan dalam misi mereka. Misalnya pada pemilihan Umum kepala daerah kota Cirebon tahun 2004, salah satu misi Subardi, SPd (walikota terpilih) adalah “Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang bertumpu pada nilai-nilai tradisi dan budaya Cirebon”. Dan pada pada Pemilihan Umum Kepala Daerah kota Cirebon tahun 2008, salah satu misi Subardi, SPd (walikota terpilih kedua kalinya) adalah “Melestarikan dan mengembangkan budaya dan Pariwista yang bertumpu pada nilai-nilai dan budaya Cirebonan”.

Beberapa kebijakan pelestarian nilai tradisional (baca pembangunan kebudayaan) Pemerintah Kota Cirebon adalah :

  1. Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Cirebon (tahun 1970) yang menugaskan Tim Peneliti Sejarah Cirebon untuk meneliti sejarah dan hari lahir Cirebon.
  2. Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Cirebon (tahun 1972) yang menetapkan bahwa kelahiran Cirebon adalah pada tanggal 1 Muharam 1389 M. setelah terbitnya ketetapan ini setiap tanggal 1 Muharam masyarakat dan Pemerintah Kota Cirebon menyelenggarakan peringatan hari ulang tahun, yang kegiatan pokoknya adalah sholat Ashar berjamaah, dilanjutkan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, membaca Babad Cirebon di Keraton kanoman, dan Sidang Paripurna Istemewa di Gedung DPRD Kota Cirebon pada siang harinya. Aneka jenis lomba, pameran dan pertunjukkan aneka jenis kesenian pun digelar untuk memeriahkan acara ini.
  3. Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Cirebon yang mewajibkan pemasangan gapura bentar pada pintu utama pagar dn bentuk atap limasan atau malang semirang pada setiap bangunan gedung instalasi Pemerintah maupun Swasta.
  4. Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Cirebon yang mewajibkan pengajaran bahasa dan kesenian daerah Cirebon sebagai materi kurikulum muatan lokal.
  5. Membentuk Tim Penulisan Buku Pelajaran Bahasa Cirebon. Produk mereka adalah Buku Ginau Maca (buku pelajaran Bahasa Cirebon untuk Siswa Sekolah Dasar) dan Ginau Basa (buku pelajaran Bahasa Cirebon untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama) serta Kamus Bahasa Cirebon.
  6. Menyelenggarakan workshop bahasa dan sastra Cirebon untuk guru bidang studi bahasa Cirebon, insan media massa, penyiar, pelajar, dan mahasiswa.
  7. Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (1998), warisan budaya dijadikan basis pengembangan pariwisata.
  8. Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Cirebon No. 19 tahun 2001 tentang perlindungan kawasan dan Bangunan cagar budaya di Kota Cirebon. Kawasan dan bangunan yang ditetapkan sebagai benda pelestarian cagar budaya berjumlah 56. Dalam Surat Keputusan ini dinyatakan, bahwa upaya perlindungan dan pelestarian kawasan cagar budaya dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan eksisting bangunan, pengendalian dan melalui perijinan (Ijin Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan, dan Ijin Lainnya). Sementara  upaya perlindungan bangunan Cagar Budaya (benda cagar budaya tidak bergerak) dilakukan melalui preservasi, upaya pelestarian bangunan seperti keadaan aslinya tanpa melakukan perubahan, rehabilitasi, pemulihan kondisi bangunan agar tetap dapat berfungsi.
  9. Dalam Rencana tata ruang wilayah, kawasan Keraton dan Taman Sari Gua Sunyaragi ditetapkan sebagia zona yang dilindungi.
  10. Menerbitkan Surat Edaran Walikota Cirebon yang berisi himbauan kepada instansi Pemerintah dan Swasta untuk menggelar pertunjukkan kesenian tradisional pada peringatan hari ulang tahun kantor/perusahaan.
  11. Menginventerisasi dan mendokumentasi karya budaya benda (tangible) dan tak benda (intangible), seperti cagar budaya, upacara-upacara siklus hidup, kesenian tradisional, permainan tradisional, teknik pengobatan tradisonal, makanan khas, cerita rakyat dan sastra klasik Cirebon.
  12. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan dan memberikan bantuan stimulant kepada lembaga-lambaga adat (keraton dan pengguron) dan masyarakat yang melakukan pelestarian upacara-upacara adat dan kesenian tradisional secara konsisten.
  13. Menyelenggarakan seminar, diskusi, pelatihan/workshop, lomba, pamerann dan festival kesenian (baik seni pertunjukkan maupun seni rupa) di dalam kotta serta mempromosikannya ke luar daerah melalui kerja sama antar dan dengan instansi pemerintah maupun swasta.
  14. Memelihara dan menata situs dan cagar budaya serta memanfatkannya sebagai obyek wisata.
  15. Mewajibkan pelajar dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon untuk mengenakan pakaian batik pada hari tertentu.

Namun demikian, dalam kenyataannya pelaksanaan kebijakan tersebut tidak selalu mencapai sasaran yang diharapkan. Beberapa persoalan dimaksud antara laian adalah :

  1. Pengajaran bahasa Cirebon belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan guru bidang studi, buku dan media pendukung berbahasa Cirebon. Peningkatan mobilitas penduduk, kemajuan teknologi komunikasi dan perubahan gaya hidup semakin menyulitkan upaya mempertahankan bahasa Cirebon sebagai bahasa ibu.
  2. Pelestarian kesenian tradisional belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kemajuan teknologi komunikasi dan industri hiburan telah menyebabkan perubahan perubahan gaya hidup (cita rasa estetis), sehingga sebagian besar warga masyarakat (apresiator) lebih memilih pertunjukkan kesenian kontemporer ketimbang kesenian tradisional. Pada gilirannya, kondisi seperti ini menyebabkan insan seni tradisi tetap tergantung pada fasilitas pemerintah.
  3. Penyelenggaraan upaya-upacara adat terutama upacara siklus hidup masyarakat, belum dikemas dengan baik, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai daya tarik wisata.
  4. Kendatai telah berusaha mengendalikan dan mengawasi situs dan cagar budaya, namun dituntut “berkompromi” terhadap masalah keterbatasan dan kelangkaan sumberdaya lahan serta kelancara kegiatan ekonomi masayarakat. Pada pihak lain, karena keterbatasan dana, maka kegiatan pemeliharaan dan penataan belum dapat mengatasi proses degradasi warisan budaya material itu.
  5. Kota Cirebon belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Daerah Pariwisata daerah yang komprehensif dan terpadu. Akibatnya, potensi warisan budaya material maupun immaterial belum ditata, dikemas dan dimanfaatkan dengan baik. Pengelolaannya (termasuk pemasaran) cenderung parsial, keterlibatan pihak pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan dunia usaha belum sinergis.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pelestarian nilai tradisional perlu dilakukan karena berperan penting dalam menjaga orientasi nilai integrasi masyarakat. Agar pengembangan jati diri dan wibawa kota tercapai secara optimal, maka upaya pelestarian nilai tradisioanal harus dilakukan secara sistematis, terpadu, selaras dengan perkembangan jaman serta didukung dengan kemauan politik dan fasilitas yang memadai. Warisan budaya yang terpelihara dan tertata dengan baik dapat menjaga kehidupan sosio-kultural tetap bermakna dan dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat melalui kegiatan pariwisata