Artikel

Dimensi Pluralisme dalam Sejarah Cirebon

    Dibaca 372 kali budaya cirebon sejarah artikel

             Membicarakan tentang Cirebon tidak bisa dilepaskan dari Kerajaan Cirebon yang dibangun sebagai sebuah negara dengan sejarah panjang dalam proses pembentukannya hingga melahirkan sebuah identitas komunal yang secara formal bersifat inklusif. Beragam warisan budaya yang mengandung nilai-nilai spiritual luhur dilahirkan mengiringi pemikiran dasar tentang Cirebon oleh pendiri kerajaan. Oleh karena itu memahami Cirebon tidak cukup hanya sekedar membaca cerita sejarah secara tekstual atau membaca potensi ekonomi yang didasarkan hanya sekedar pada inventarisasi angka-angka atau statistika belaka. Lebih dari itu pemahaman terhadap Cirebon meliputi segenap aspek yang begitu luas yang di dalamnya terkandung konsepsi tentang nilai-nilai spiritual bagi kemasyarakatan, hubungan kebangsaan serta demokratisasi yang begitu kuat diletakan sebagai pondasi dalam berbagai sendi kehidupan.

            Pembicaraan tentang pluralisme yang belakangan ini kembali menghangat bukanlah hal baru dalam sejarah Cirebon. Kesadaran dan kenyataan bahwa Cirebon merupakan himpunan dari beragam unsur yang heterogen menjadi ciri dan kekuatan besar. Begitu juga dalam sistem pemerintahannya yang demokratis, meletakan musyawarah sebagai sumber kekuatan penting dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai sebuah wilayah agraris yang memiliki pelabuhan cukup strategis menjadikan Cirebon sebagai simpul perhubungan antar etnis dan pasar ekonomi yang cukup diperhitungkan oleh banyak kalangan. Sikap masyarakat dan ketokohan para pemimpin yang open minded tolerance dalam mengakomodir unsur-unsur asing yang hadir di tengah masyarakat membentuk sebuah sinergi dalam mengokohkan Cirebon sebagai sebuah kerajaan Islam di tanah Jawa.

            Dalam buku Sejarah Jawa Barat (Yuganing Rajakawasa) yang ditulis oleh Drs. Yoseph Iskandar dinyatakan bahwa pada tanggal 14 bagian terang bulan Caitra tahun 1367 Saka bertepatan dengan masuknya penanggalan 1 Muharam 848 Hijriyah Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuwana membuka perkampungan baru di hutan pantai kebon pesisir yang diberi nama Cirebon Larang. Setelah dua tahun didirikan tercatat ada 346 penduduk yang terdiri dari 182 pria dan 164 wanita. Terdapat di dalamnya 16 orang Sumatera, 4 orang dari Semenanjung Malaysia, 2 orang India, 2 orang Parsi (Iran), 3 orang Syam, 11 orang Arab dan 6 orang China. Komposisi inilah yang akhirnya mengidentikan kampung ini dengan sebutan Caruban atau campuran berbagai bangsa dan agama.

            Kerajaan Cirebon dibangun berdasarkan kesepahaman terhadap penghormatan nilai-nilai spiritual yang dalam agama Islam menjadi semacam jamian untuk dapat hidup secara berdampingan, kesamaan tujuan untuk memajukan sebuah masyarakat bangsa secara bersama serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berdaulat. Masalah keagamaan dikembangkan melalui syiar dan penyebaran secara terbuka lewat berbagai media tanpa mengekang hak hidup agama dan kepercayaan lainnya. Sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui beragam kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaulat terlepas dari kekuasaan Kerajaan Padjajaran. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap potensi yang ada di dalam masyarakat diletakan secara proporsional dan diberlakukan sebagai aset. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Masa Kejayaan Kerajaan Cirebon yang ditulis oleh R.H. Unang Sunardjo, SH dibahas tentang peran seorang warga pendatang muslim dari China bernama Tan Eng Hoat. Nama dimaksud merupakan tokoh pengusaha yang menetap di Dukuh Sembung. Kemampuannya di dalam bidang ekonomi membuatnya dipilih oleh Kanjeng Sunan Gunung Djati masuk dalam struktur pemerintahan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha perdagangan luar negeri hingga diberikan gelar Adipati Wirasenjaya.

            Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat yang tinggal di Cirebon memiliki kewajiban untuk turut berjuang memajukan pemerintahan tanpa mempermasalahkan latar belakang etnisnya. Artinya sistem pemerintahan yang demokratis ini telah membuka sekat-sekat primordial yang sempit, sehingga keterlibatan seseorang di dalam pemerintahan tidak dibatasi hanya berdasarkan asal usul bangsa atau sukunya. Bahkan jika dirunut pada masa sebelumnya, sejak Pangeran Cakrabuwana merintis suatu wilayah sebagai cikal bakal Kerajaan Cirebon konsep demokratisasi telah diletakan sebagai dasar kepemimpinan. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain pada umumnya, Pangeran Cakrabuwana yang dikenal luas sebagai Mbah Kuwu Cirebon, perintis pendirian Kerajaan Cirebon tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai raja atau sultan, tidak juga bagi anak-anaknya. Aspek kepemimpian yang bisa jadi diletakan sebagai standar atau kriteria untuk menakhodai kerajaan baru tersebut lebih penting dari sekedar balas jasa ataupun kekerabatan.

            Seandainya ukuran jati diri seseorang didasarkan pada nasabnya, maka Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan baru pada masa itu yang mengangkat keturunan asing sebagai sultannya. Sebagaimana tercatat di dalam sejarah yang merujuk pada Kitab Negara Kretabhumi maupun Purwaka Caruban Nagari Syarief Hidayatullah yang kemudian diangkat sebagai Sultan pertama Kerajaan Cirebon yang dikenal luas sebagai Kanjeng Sunan Gunung Djati adalah seorang ahli agama, strategi militer dan pemerintahan putra seorang bangsawan Arab yang beristerikan putri Kerajaan Padjajaran Raden Pamanah Rasa yang mashur dengaan sebuatan Prabu Siliwangi. Dengan demikian Kerajaan Cirebon membuktikan bahwa masalah pluralisme maupun demokratisasi tidak hanya hidup dalam wacana teoritis, tetapi secara praktis telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan para pemimpinnya.

            Dari aspek sosial kemasyarakatan pembauran masyarakat di Cirebon berjalan secara alamiah, proses perkawinan antar etnis bisa menjadi rujukan bahwa dimensi pluralisme di tanah Cirebon telah berjalan sebagai sebuah harmoni. Penduduk lokal sebagai mayoritas yang menjadi bagian penting dari Cirebon berbagi ruang dengan beberapa etnis besar lainnya yang ada seperti China, Arab dan Hindustan hingga menjadi suatu kekuatan yang cukup dihormati serta disegani di bumi Nusantara. Besarnya pengaruh Cirebon turut menginisiasi lahirnya Banten sebagai sebuah Kerajaan Islam berikutnya yang berdaulat serta menginspirasi pengambilalihan Sunda Kelapa dari kekuasaan asing melalui sebuah proses perjuangan phisik yang berhasil dimenangkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Fatahillah.  

            Setelah beberapa abad konsepsi pluralisme itu menjadi bagian dari Cirebon, maka selayaknya bangsa ini bangga bahwa sejak dahulu leluhur Kita memiliki toleransi yang besar di dalam membangun hubungan bersama antar masyarakat yang memiliki latar belakang etnis berbeda. Struktur pemerintahan pada beberapa tingkatan dasar di bangun dengan dasar musyawarah yang sepenuhnya ditentukan oleh kehendak masyarakat. Hambatan terhadap etnisitas dan agama yang seringkali cenderung menjadi penyebab terjadinya konflik dalam sejarahnya tidak pernah terjadi di Cirebon sebelum masuknya kolonialisme Belanda yang menganeksasi Cirebon dan menjadikanya sebuah karesidenan di bawah kekuasaan Hindia Belanda di Batavia. Masalah klasik tentang etnis dan agama umumnya mudah sekali dimanipulasi untuk membangun identitas komunal secara fanatik yang memiliki tujuan ekslusif dan doorongan untuk lebih dominan, tetapi ketokohan para pemimpin dalam sejarah Cirebon yang hadir dengan memberikan corak yang sebaliknya telah berhasil menghadirkan teladan bagi masyarakatnya. Semangat inilah yang seharusnya tetap dipelihara dan diwariskan dari masa ke masa, yaitu semangat secara sadar berbagi budaya, sejarah atau kelembagaan dari para warga bangsa yang beragam untuk mengatur dirinya sendiri dalam satu ikatan yang memberi tempat untuk melindungi ekspresi dan karakteristik yang dimilikinya agar tidak terjebak pada sikap paradoks terhadap heterogenitas yang ada di lingkungannya.  

            Harmoni yang terbangun ini secara simbolik terekspresi pada Paksinagaliman, sebuah media yang menampilkan beberapa hewan mitologi sebagai ekspresi kepercayaan masyarakat dari beberapa bangsa seperti paksi atau burung yang banyak digunakan sebagai simbol masyarakat timur tengah, naga mewakili budaya China dan liman atau gajah yang identik dengan budaya India disatukan di dalam satu rangkaian. Oleh karena itu tidak asing jika masyarakat Cirebon memposisikan daerahnya sebagai puser bumi sebuah wilayah pusat bertemunya beragam budaya dan pengetahuan dari berbagai bangsa yang hingga kini tetap relevan untuk dipelajari.  

Oleh. Akhmad Amin, S.Sos, MM

 Penulis adalah PNS pada

Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi

Pemerintah Kota Cirebon