Artikel

ASAS PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

    Dibaca 496 kali cirebon

 

Dewasa ini, sektor pariwisata telah menjelma menjadi salah satu sektor yang paling produktif penghasil devisa bagi Negara, seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan warga dunia akan perjalanan. Daerah-daerah tujuan wisata terpadu dikembangkan diberbagai daerah di Indonesia baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Jika sampai pada dekade sembilan puluhan, wisatawan dunia hanya mengenal Bali saja, maka saat ini wisatawan dunia telah mengenal Jogja, Lombok, Manado, Batam, Jakarta, Bandung dan lainnya. Bahkan dalam skala obyek wisata, wisatawan dunia telah mengenal dengan baik Candi Borobudur, Candi Prambanan, Danau Toba, Bunaken, Pantai Senggigi, Tanah Toraja, dan obyek wisata lainnya di Indonesia selain yang ada di Bali.

Melihat efek positif yang signifikan dari perkembangan industry pariwisata tersebut, memang sektor pariwisata seyogyanya harus semakin diberi prioritas untuk dikembangkan dan ditingkatkan pembangunannya. Namun apapun jenis dan program pengembangannya, pariwisata hendaknya dapat dibangun dan dikembangkan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan batasan dari United Nation (2002) asas-asas tersebut meliputi:

Participation: Residents of a community must maintain control of tourism development by being involved in setting a community tourism vision, identifying the resources to be maintained and enhanced, and developing goals and strategies for tourism development and management. Residents must participate in the implementation of strategies and the operation of the tourism infrastructure, services and facilities.

  1. Asas pertama adanya partisipasi aktif dan langsung dari masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata. Ide dan gagasan dari masyarakat sekitar hendaknya menjadi bahan utama dalam penentuan visi pembangunan pariwisata dan tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Tidak hanya sampai disitu, mestinya pelibatan masyarakat juga sampai pada pengelolaan industry pariwisatanya sehingga mereka akan merasa memiliki. Rasa memiliki untuk peduli terhadap keberlanjutan pariwisata itu sendiri. Masyarakat lokal  harusnya menjadi pelaku bukan menjadi penonton.

Community Goals: Harmony is required between the needs of a visitor, the place and the community. This is facilitated by broad community support with a proper balance between economic, social, cultural and human objectives, and recognition of the importance of cooperation between government, host communities, the tourism industry and non-profit organizations involved in community development and environmental protection

  1. Asas kedua adalah harus ada harmonisasi antara kebutuhan wisatawan , lokasi yang dikunjungi dan masyarakat setempat. Kebutuhan wisatawan akan destinasi yang menyenangkan dan nyaman harus selaras dengan kebutuhan masyarakat akan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keseimbangan tersebut akan dapat terwujud melalui sebuah sinergi efektif antara berbagai unsur masyarakat yang ada di daerah tujuan wisata tersebut. Unsur yang dimaksud adalah masyarakat lokal , pemerintah lokal , industri pariwisata, dan organisasi kemasyarakat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di mana destinasi pariwisata dikembangkan.

Stakeholder Involvement: Tourism initiatives should be developed with the help of broad-based community input. Participants could include lokal  NGO groups and institutions, volunteer service groups, the poor, women, municipal governments and their economic development departments, tourism associations, visitor bureaus, town business associations, regional representatives of provincial tourism development and any other party which might be involved in or impacted by tourism.

  1. Asas ketiga adalah sebuah keniscayaan bahwa pembangunan pariwisata harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan berbagai pihak terkait untuk memperoleh input yang lebih baik. Pelibatan para pemangku kepentingan harus dapat menampung pendapat organisasi kemasyarakatan lokal, melibatkan kelompok masyarakat miskin, melibatkan kaum perempuan, melibatkan asosiasi pariwisata, dan kelompok lainnya dalam masyarakat yang berpotensi mempengaruhi jalannya pembangunan.

Lokal  Ownership: Tourism development must provide quality employment for community residents. The provision of fulfilling jobs has to be seen as an integral part of any tourism development at the lokal  level. Part of the process of ensuring quality employment is to ensure, as much as possible, the tourism infrastructure (hotels, restaurants, shops, etc.) is developed and managed by lokal  people. Experience has demonstrated that the provision of education and training for lokal  residents and access to financing for lokal  businesses and entrepreneurs are central to this type of policy.

  1. Asas keempat adalah, pengembangan pariwisata harus dapat menjamin penyediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat setempat dan memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal  dalam sekala kecil, dan menengah. Hal ini akan semakin memberikan kepercayaan bagi masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata ini.

Establishing Lokal  Business Linkages: Linkages must be established among lokal  businesses in the tourism industry in order to ensure tourism expenditures stay within the destination rather than leak out to purchase imported goods and services for tourists. Lokal  involvement in tourism facilitates the development of linkages among the service and goods providers within the tourism destination.

  1. Asas kelima adalah, pariwisata harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat memunculkan multiflier effect yang signifikan. Mendorong semakin semaraknya pertumbuhan bisnis local di bidang ini. Hal ini dapat untuk memastikan bahwa pengeluaran wisatawan akan optimal di daerah tujuan wisata tersebut

Cooperation: Cooperation between lokal  attractions, businesses and tourism operators is essential given that one business or operation can be directly affected by the performance or quality of another. Models of partnerships must be explored in the areas of planning, management, marketing and funding for tourism ventures.

  1. Asas keenam adalah adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat sebagai pengelola atraksi  wisata dengan para agen-agen penjual paket wisata. Kemitraan antara kedua belah pihak yang sinergis akan dapat membangun sebuah komitmen pelayanan pariwisata yang baik.

Sustainability of the Resource Base: Sustainable tourism development has to provide for intergenerational equity. Equitable distribution of costs and benefits of tourism development must take place among present and future generations. To be fair to future generations of tourists and the travel industry, society should strive to leave a resource base no less than the one inherited. Sustainable tourism development must, therefore, avoid resource allocation actions that are irreversible.

  1. Asas ketujuh adalah, Pembangunan pariwisata harus tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan program pembangunan untuk generasi yang akan datang. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa visi pembangunan pariwisata berkelanjutan tetap konsisten.

Carrying Capacity: There is a definite need for the impact assessment of tourism development proposals to distinguish between plans which encourage mass versus quality tourism. The capacity of sites must be considered, including physical, natural, social and cultural limits. Development should be compatible with lokal  and environmental limits, and operations should be evaluated regularly and adjusted as required

  1. Asas kedelapan adalah pariwisata harus bertumbuh dalam asas optimalisasi bukan pada exploitasi. Strategi manajemen kapasitas akan menjadi pilihan yang terbaik, walaupun saat ini masih  mengalami kontroversi yang cukup tajam. Konsep ini merupakan kebutuhan yang semestinya diakui untuk membatasi dan menjadi kendali atas dimensi-dimensi pembangunan pariwisata yang dapat mengancam berkelanjutan penggunaan sumber daya yang terbatas,  pada saat yang bersamaan, konsep tersebut berhadapan dengan keinginan untuk memaksimalkan peluang sebagai tujuan pertumbuhan dan mewujudkan manfaat potensial yang terkait dengan pengunjung yang semakin meningkat.

             Monitoring and Evaluating: Guidelines have to be established for tourism operations, including requirements for impact assessment. There should be codes of practice established for tourism at the national, regional and lokal  levels. There is also a need to develop indicators and threshold limits for measuring the impacts and success of lokal  tourism ventures. Protection and monitoring strategies are essential if communities are to protect the very resources that form the basis of their tourism product to protect the environment (the tourism resource base) on which it depends.

  1. Asas kesembilan adalah harus ada monitoring dan evaluasi secara periodic untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembagunan berkelanjutan. Mestinya pembagunan pariwisata dapat diletakkan pada asas pengelolaan dengan manajemen kapasitas, baik kapasitas wilayah, kapasitas obyek wisata tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas social, dan kapasitas sumberdaya yang lainnya sehingga dengan penerapan manajemen kapasitas dapat memperpanjang daur hidup pariwisata itu sendiri sehingga konsepsi konservasi dan preservasi serta komodifikasi untuk kepentingan ekonomi dapat berjalan bersama-sama dan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan.

            Accountability: The management and use of public goods such as water, air and common lands should ensure  accountability on behalf of users to ensure these resources are not abused.

  1. Asas kesepuluh adalah harus adanya keterbukaan mengenai pemanfaatan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya lainnya harus dapat dipastikan tidak disalah gunakan.

Training: Sustainable tourism development requires the establishment of education and training programmes to improve public understanding and enhance business, vocational and professional skills especially for the poor and women. Training should include courses in tourism, hotel management, creation and operation of small businesses and other relevant topics.

  1. Asas kesebelas adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan membutuhkan program peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

 Positioning: Sustainable tourism development involves promoting appropriate uses and activities to reduce poverty and draw from and reinforce landscape character, sense of place, community identity and site opportunities. These activities and uses should aim to provide a quality tourism experience that satisfies visitors while adhering to other principles of sustainable tourism.  

  1. Asas keduabelas adalah mewujudkan harapan dan kepentingan semua pihak yang terkait dalam kepariwisataan secara berkualitas. Masyarakat yang semakin baik taraf hidupnya, kesempatan bisnis yang prospektif bagi para pengusaha jasa pariwisata dan pengalaman perjalanan yang berkualitas bagi wisatawan dengan tetap berpedoman pada asas-asas pembangunan pariwisata berkelanjutan. Oleh : Mustofa, SE